Perkembangan eHealth diharapkan dapat menjadi jalan keluar dalam menyikapi health gap di dunia, termasuk di Indonesia. Agar eHealth dapat memaksimalkan fungsinya, dibutuhkan peran pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang akan memengaruhi jalannya proses bisnis kesehatan di Indonesia, yaitu pemerintah. Bagaimana pemerintah dapat berperan dalam mendukung eHealth di masyarakat?
Pemerintah merupakan pembuat kebijakan. Sedangkan badan-badan internasional seperti PBB dan WHO memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh negara-negara di bawahnya. Kebijakan dan peraturan yang tepat akan mendorong kemajuan eHealth, dengan menitikberatkan pada promosi penggunaan eHealth itu sendiri. Saat masyarakat telah merasakan manfaat eHealth, maka masyarakat akan menjadi agen berikutnya untuk mempromosikan eHealth. Dengan menyusun kebijakan dan strategi nasional yang berpihak pada eHealth, pemerintah membantu menciptakan lingkungan yang produktif dan ruang untuk berkembangnya eHealth di masyarakat.
Dalam proses pengambilan kebijakan, isu politik akan selalu menjadi salah satu pertimbangan. Terdapat banyak kepentingan dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi bentuk sebuah kebijakan. Peran pemerintah yang sehat sangat penting agar dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam membudayakan eHealth agar tidak merugikan masyarakat.
Pemerintah juga hendaknya berperan aktif dalam menciptakan kompetisi digitalisasi kesehatan yang sehat dan seimbang. Sebab teknologi digital sangat luas dan bisa dikembangkan oleh siapa saja. Kompetisi yang tidak sehat dapat mengakibatkan lingkungan eHealth yang tidak sehat. Seperti monopoli oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa lebih, saat di sisi lain sebenarnya banyak kompetitor yang memiliki teknologi yang lebih tepat guna.
(RS/RH)